Desentralisasi dan Peran Kurator Museum di Era Otonomi Daerah: Sosialisasi Peran dan Tantangan Kurator Museum Daerah di Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XV Bali dan Nusa Tenggara Barat

Abstract

Salah satu agenda Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia adalah berfokus pada pemajuan kebudayaan, edukasi sejarah, dan revitalisasi museum. Khusus terkait revitalisasi museum, hingga kurun akhir 2025, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia meresmikan 15 museum baru dan masih disusul peresmian museum-museum baru di daerah. Problem umum yang seringkali dihadapi setelah peresmian ini adalah kesiapan museum daerah menghadapi akreditasi museum, penganggaran publik museum, serta pemenuhan SDM museum salah satunya ketersediaan kurator museum. Berangkat dari kondisi ini diperlukan pemahaman komprehensif peran serta fungsi kurator museum dimana salah satu tugasnya melaksanakan kebijakan pengelolaan koleksi serta penganggaran museum. Metode pelaksanaan pengabdian adalah melalui kegiatan sosialisasi di Balai Pelekstarian Kebudayaan Wilayah XV. Pemilihan lokasi ini mengingat BPK memiliki tugas pokok melaksanakan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan secara komprehensif pada wilayah kerjanya, meliputi perlindungan, pendataan, pendokumentasian, fasilitasi pemanfaatan, kemitraan, pemantauan, dan evaluasi, menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kebudayaan. Pada kegiatan sosialisasi ini dijabarkan peran dan fungsi kurator museum, terutama dalam menghadapi ragam tantangan di era desentralisasi dan otonomi daerah dimana memposisikan peran sentral kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sarana sarana publik, terutama museum dalam hal pembiayaan dan komitmen peningkatan status akreditasi museum daerah.